Fenomena Komersialisasi Pendidikan

Semakin berkembangnya pendidikan, maka semakin beragam pula lembaga ‎pendidikan yang bermunculan. Ini merupakan gambaran abad 21, dimana lembaga ‎pendidikan swasta berbondong-bondong melakukan manuver untuk ‎mendapatkan hati masyarakat di bidang pendidikan. Kehadiran pihak swasta ‎mendirikan lembaga pendidikan, sudah pasti mempunyai visi dan misi serta tujuan ‎yang tersurat maupun tersirat. Tujuan yang jelas, sudah barang tentu ingin ikut ‎serta memajukan pendidikan Indonesia bersama komponen-komponen pendukung ‎lain.

Akan tetapi, masalah yang sering menonjol adalah, lembaga pendidikan ‎hanya sekedar komersialisasi pendidikan sebagai ladang mata pencaharian. ‎Meskipun pihak pendiri tidak mempunyai basis bidang pendidikan sama sekali. Ini ‎sungguh ironi. Pelopor lembaga pendidikan yang bergelut bertahun-tahun di ‎pendidikan pun belum tentu bisa, apalagi orang yang tidak pernah menggeluti ‎dunia pendidikan sama sekali. Hanya bermodalkan lembaran rupiah sebagai modal ‎awal, lantas kemudian menyetir pihak ketiga untuk dijadikan sebagai karyawan ‎pendidikan.‎

Memang, sarana harus ditukar dengan gambar Soekarno-Hatta. Ini sudah jadi ‎hukum alam. Tetapi harus berbanding lurus dengan apa yang didapat peserta didik ‎dan orang tuanya. Jangan sampai hanya kepuasan fisik bangunan dan sarana yang ‎terasa. Tetapi pendidikan moral dan budi pekerti mereka abaikan, demi ‎mendapatkan julukan Sekolah Unggulan. Komersialisasi pendidikan secara ‎berlebihan akan membelokkan tujuan pendirian lembaga pendidikan ke arah yang ‎sesat. Mengapa? Loh tujuannya saja sudah jelas, orientasi mereka hanya uang. Jadi ‎apapun yang direncanakan dan dilaksanakan, ya berkutat pada uang sebagai objek ‎proses dan hasil lembaga pendidikan tersebut. Ini yang menjadi ketakutan ‎masyarakat.‎

Kehadiran lembaga pendidikan mestinya mampu memecahkan masalah di ‎tengah masyarakat, bukan memperkeruh. Kehadiran lembaga pendidikan mestinya ‎menjawab tantangan masyarakat, bukannya menjawab pertanyaan dengen berjuta ‎ketandatanyaan. Pendidikan di masyarakat seyogyanya tidak disekat-sekat ‎dengan nilai rupiah, kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Ini hanya akan ‎memunculkan masalah baru di tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Jadi ‎seolah-olah peserta didik yang sekolah di lembaga pendidikan kelas atas, otaknya ‎merasa lebih jauh di atas rata-rata. Orang tua yang menyekolahkan anaknya ke ‎lembaga pendidikan kelas atas, seolah merasa paling eksekutif dan berkata: “uang ‎saya adalah gambaran pendidikan anak saya”. Padahal itu keliru. ‎

Tak henti sampai disitu, komersialisasi pendidikan pun jauh lebih pragmatis ‎ketika lembaga pendidikan memungut biaya selangit yang tidak sama sekali ‎terjangkau oleh masyarakat. Meskipun “ada uang ada barang”, “ada biaya ‎pendidikan ada sarana yang menunjang”. Tetapi sekali lagi, ini hanya akan ‎memunculkan masalah baru di tengah masyarakat. Seolah pendidikan dan seisinya ‎adalah barang jualan yang seenaknya diperjualbelikan. Padahal nasib anak bangsa ‎dan karakternya dipertaruhkan.‎